Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid 19. Terbaru, KPK melakukan penggeladahan di sejumlah lokasi terkait kasus itu. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman Anggota DPR RI dari Fraksi PDI P Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.
“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid 19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024) dikutip dari Kompas.com. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid 19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019. Herman Hery tergolong politisi senior di PDIP.
Dia pernah menjabat wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum dan keamanan. Dia kini dipindahkan ke Komisi VII DPR RI yang membidangi soal energi dan lingkungan. Ledakan Keras di Pusat Tel Aviv, Belasan Tentara Israel Roboh Dalam Sehari di Front Gaza Lebanon Halaman 4
Profil Budi Utama Pj Wali Kota Pangkalpinang yang Gantikan Lusje Anneke Tabalujan Bangkapos.com Menurut laman resmi dpr.go.id, Herman Hery lahir di Flores, 20 November 1962. Ia mengawali karier politiknya menjadi anggota DPR dari periode 2004 2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Timur II.
Pada tahun 2009, Herman kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Sama seperti periode sebelumnya, ia didukung oleh PDI Perjuangan untuk daerah pilihan Nusa Tenggara Timur 2. Herman terpilih kembali menjadi anggota DPR 2009 2014 dan dipercaya masuk ke komisi terkait dengan hukum, HAM, dan keamanan.
Tak puas menjadi anggota DPR dua periode, Herman kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada tahun 2014. Ia kembali terpilih dan sempat dipercaya menjadi wakil ketua komisi III menggantikan Trimedya Panjaitan. Herman diketahui juga sebagai seorang pengusaha.
Ia pernah menjabat Direktur Utama perusahaan Dwi Mukti Group tahun 1989 1994. Ia juga terdaftar sebagai anggota aktif Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Pada tahun 2012 Herman Hery pernah dimintai keterangan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan solar home system (SHS) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjerat mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono.
Namanya disebut oleh saksi dalam sidang kasus korupsi Bansos Covid 19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6/2021). Dia disebut sebagai pemilik PT Dwimukti Graha Elektrindo. Perusahaan tersebut menyuplai barang barang terkait pengadaan bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Di tahun 2011, Herman Hery disorot ketika membawa mobil mewah sedan seharga Rp 7 miliar saat mengikuti sidang paripurna. Namun pria asal Flores ini mengatakan bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah murni dari hasil keringatnya sebagai seorang pengusaha. PT. Bumi Asih Group, Sebagai: Sales Marketing (1980 – 1984)
PT. Aneka Spring, Sebagai: Sales Supervisor (1984 – 1989) PT. Sarang Teknik, Sebagai: Marketing Director (1989 – 1994) Dwi Mukti Group, Sebagai: Pemilik/Presiden Komisaris (1995 – 2004)
Anggota DPR RI Periode 2004 – 2009, 2009 – 2014, 2014 – 2019 dan 2019 – sekarang Seperti diketahui, saat iniKPK mengusut tiga kasus bansos yang diduga merugikan keuangan negara. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid 19 yang menyeret Juliari.
Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial. Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek. Penggeledahan rumah Herman Hery terkait perkara suap Bansos Covid 19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.
Sumber: Kompas.com/
